|
Monday, May 14 |
| KAULA LUMPUR
|
 Ketika masa awal lumpur panas keluar dari sumur Banjarpanji-1 milik Lapindo, aku pernah 'meramal' bahwa kasus ini bakal mirip dengan krisis yang disebabkan ekonom (banker). Ya…memang saat itu tanpa data, ramalan itu terlalu gegabah. Kini kenyataan sudah bicara, uang pajak rakyat melalui APBN digunakan untuk menanggulangi lumpur haram itu.
Sekali lagi aku mengacungkan jempol kepada rakyat Sidoarjo atas kesabaran mereka terkena luapan lumpur haram. Suatu kesengsaraan yang membelit tanpa diketahui kapan berakhirnya.
Kasus Lapindo di pengadilan nggak tahu kejelasannya sampai sekarang. Sama tidak jelasnya dgn komitment Lapindo atas penggantian seluruh kerugian yang diderita rakyat Sidoarjo. Dan bahkan Perpres No. 14 tahun 2007 pun tidak mampu mengikat komitment Lapindo.
Dalam Acara di tv dgn judul ‘Uang Rakyat Tersedot Lumpur Lapindo (?)’semalam, juga terlihat bahwa Perpres itu tidak berpihak kepada rakyat,tidak optimalnya koordinasi antara pengambil kebijakan dgn pelaksana lapangan, dan adanya perbedaan
pandangan antara dewan dengan pemerintah. Kini semakin jelas bahwa rakyat sudah sangat menderita dan frustasi.
Aku jadi ingat pertanyaan waktu habis gempa jogja dulu itu, “kalau hidup kumpul di
tenda, gimana pasangan suami-istri itu memenuhi kebutuhan biologisnya?” Sudah berapa lama, korban lumpur itu puasa ya? Halah…. kok jadinya nulis kesana-sana…
Baiklah aku mulai dgn pertanyaan “Siapa itu Lapindo?” Hehehe…mbalah koyo bapak dan ibu guru….
Secara ringkas company profile Lapindo dapat dilihat pada bagian bawah ini.
Berdasarkan Company Profile Lapindo, ada beberapa poin yang mestinya kita
cermati bersama:
1. Lapindo merupakan perusahan yang
didirikan berdasarkan hukum negara
bagian di AS, sehingga perusahaan
tunduk terhadap hukum di negara tempat
di dirikan.
2. Selain di Blok Brantas, ternyata
Lapindo masih memiliki Kuasa
Pertambangan di sejumlah tempat dan
berlaku sampai tahun 2020. Masih 13
tahun lagi.
3. Modal ditempatkan Lapindo yg
sebesar US $1000 pada thn 1989 telah
mampu diubah menjadi ekuitas sebesar
US$ 24 Juta pada Juni 2006. Jika
beroperasi langsung (logikanya nggak
mungkin) setelah tandatangan PSC di
tahun 1990 maka selama 17 itu Lapindo
mampu meningkatkan kekayaan sebesar
2.399.900%.
4. Pemegang saham Lapindo adalah
Kalila Energy Limited (KEL) - sebesar
84,24% dan Pan Asia Enterprises (PAN)
sebesar 15,76%. Sedangkan KEL (USA)
dan PAN (Hongkong) sahamnya 99,99%
dimiliki oleh Energi Mega Persada Tbk
(ENRG). Meski kecil, PAN memiliki
saham KEL sebesar 0,01%.
Dari ke-4 poin diatas, apa yang muncul di benak teman-teman???
Bagiku, ada beberapa pertanyaan, keheranan dan juga kebingungan yg bercampur aduk…
1. Kenapa Lapindo mesti didirikan di
negara bagian Amerika?
2. Kenapa Rantai kepemilikan Lapindo
mesti diperpanjang melalui KEL dan PAN
kalau pada akhirnya di miliki oleh
ENRG? Perlu di ketahui bahwa KEL dan
PAN dibentuk thn 1997, dan semuanya
berkedudukan di luar negeri.
3. Kalau masalah di Sidoarjo tidak
bisa diatasi oleh Lapindo, kenapa
Kuasa Pertambangan daerah lain yg
dimilikinya tidak di cabut?
4. Modal Lapindo menjadi raksasa dalam
waktu singkat, apakah potensi areal
sebelumnya yang dimiliki Lapindo tidak
terbaca oleh Pertamina shg bisa di
usahakan sendiri?
5. Kenapa pemerintah tidak mampu
mengikat komitmen Lapindo? Kalau dari
LapKeu terlihat bhw di akhir tahun
2004, Lapindo masih mendatangkan laba
bersih meski di Juni 2006 turun
drastis.
6. Kenapa pemerintah tidak mampu
secara akurat mengeluarkan batas
jumlah duit rakyat yang
bakal ‘ditelan’ lumpur Lapindo?
Ada yg bisa sedikit memberi pencerahan?
|
|
| 0 Comments: |
|
| |
 |
| |
|
|
|
|
